DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan sekitar 240 aparatur sipil negara (ASN) terbukti melakukan pelanggaran netralitas pada pelaksanaan Pemilu 2024.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN dan Netralitas ASN, Arie Budhiman, menyebut selama Pemilu 2024, KASN telah menerima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sejak proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 dimulai pada tahun 2023, pelanggaran netralitas berupa disiplin dan kode etik menjadi temuan pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan hingga 31 Januari 2024, yakni sebanyak 47 laporan pelanggaran, terdiri dari 42 laporan pelanggaran disiplin dan 5 laporan pelanggaran kode etik.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, memberikan arahan kepada 679 personel Polresta yang terlibat pengamanan tempat pemungutan suara (Pam TPS) di seluruh wilayah hukum bertempat di Indoor, setempat, Jumat (9/2/2024) pagi.
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) atau Bawaslu Bireuen sudah merekomendasikan Pelanggaran Netralitas Pemilu yang melibatkan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Bireuen, H. Akly, S.Ag., M.H kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
DIALEKSIS.COM | Nasional - Hari ini (25/01/2024), Dr. Firman Lukman, Direktur Indonesia Democracy Research Center sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, memberikan pandangan mendalam mengenai pentingnya netralitas Presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko, SH MH, mengajak para keuchik untuk menjaga netralitas dan kawal situasi kamtibmas tetap kondusif menuju Pemilu 2024.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Dalam upaya menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Penjabat Bupati Aceh Tengah, Ir. T. Mirzuan, MT, memimpin Apel Bersama di Lapangan Setdakab, Jum'at (5/1/2024). Ini merupakan respons atas pelanggaran netralitas ASN di lingkungan pemerintahan setempat.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pastikan tetap solid dan tidak terpecah, meskipun ada beberapa anggotanya yang non-aktif karena masuk ke tim sukses salah satu pasangan calon capres-cawapres.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Netralitas Polri menjadi sorotan di tahun politik. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti memastikan, bahwa netralitas Polri sudah jelas tertuang pada undang-undang Polri Nomor 2 Tahun 2002.
"Netralitas Polri adalah amanah UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 pasal 28 ayat (1) dan (2), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri pasal 5 huruf b, serta Aturan Kode Etik Polri pasal 4 huruf h Perpol Nomor 7 Tahun 2022," kata Poengky, Minggu (19/11/2023).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polri menegaskan komitmennya untuk tetap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. Hal itu untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman dan sukses.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, Iip Ilham Firman mengatakan, pelanggaran netralitas ASN diprediksi akan meningkat saat Pemilu 2024
DIALEKSIS.COM | Aceh - Fenomena netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tampaknya merupakan pembahasan yang selalu eksis dalam setiap pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada). Faktanya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terdapat puluhan kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada setiap kontestasi Pemilu.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur mengedukasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang partipasi dan netralitas dalam Pemilu 2024 melalui program ASN Belajar Seri 18 via webinar.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengawas Pemiliham Umum (Bawaslu) terus membangun konektivitas dan sinergisitas pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan seluruh elemen pemerintahan. Hal ini penting untuk meminimalisasi pelanggaran netralitas ASN yang kerap kali terjadi dalam setiap gelaran pemilu, baik pemilu presiden, legislatif, maupun pemilihan kepala daerah.
